Bawaslu akan Laporkan Transaksi Janggal di Masa Kampanye ke Polisi dan Kejaksaan Usai Disurati PPATK

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Desember 2023 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HAIPURWAKARTA.COM – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan pihaknya sudah menerima surat terkait transaksi janggal di masa kampanye.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Dan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Berkenaan informasi yang disampaikan PPATK, Bawaslu menerima surat dari PPATK tersebut.”

“Namun kami perlu sampaikan ke publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia,” ungkap Bagja dalam konferensi pers, Selasa 19 Desember 2023.

Bagja memastikan jika dalam pendalamannya ditemukan pelanggaran, maka pihaknya akan melapor ke kepolisian dan kejaksaan.

Baca artikel lainnya di sini : Diskusi Bareng Erick Thohir, Pebisnis Muda, dan Kreator, Pesan Prabowo: Jangan Sakiti Orang Lain

Dia juga menyebut Bawaslu akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu).

“Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye maka kami akan teruskan”.

“Kepada aparat penegak hukum khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan,” terangnya.

Lihat juga konten video, di sini: Asosiasi Tionghoa Indonesia Apresiasi Prabowo Subianto Sebut Jadi Panutan Pluralisme Indonesia

“Jika berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan.”

“Terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Bagja meminta agar semua sumbangan dana hingga pengeluaran mesti tercantum.

Dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Sumber dana yang berasal dari pihak ilegal tak diperbolehkan.

“Dana kampanye Pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan,” tukasnya.***

Berita Terkait

Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik
Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean Dibebastugaskan oleh Kemenkeu
Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Ketapang, Kalbar, Diungkap oleh Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri
Dukungan Penuh dari UMKM Nahdliyin untuk Afriansyah Noor Tetap Menjabat Menteri
Kota Lubuklinggau Bangga: Wamenaker RI Terima Gelar Adat
Diduga, Pemenang Tender Paket Peningkatan Jalan Malaumkarta Baru Sorong Gunakan SBU Berstatus Pembekuan atau Pencabutan
Diduga, Pemenang Tender Rekontruksi Jalan Dalam Kota Fef Kabupaten Tambraw Gunakan SBU Berstatus Dibekukan atau Pencabutan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 10:27 WIB

Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya

Senin, 13 Mei 2024 - 14:49 WIB

Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Ketapang, Kalbar, Diungkap oleh Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

Dukungan Penuh dari UMKM Nahdliyin untuk Afriansyah Noor Tetap Menjabat Menteri

Jumat, 10 Mei 2024 - 20:30 WIB

Kota Lubuklinggau Bangga: Wamenaker RI Terima Gelar Adat

Jumat, 10 Mei 2024 - 18:29 WIB

Diduga, Pemenang Tender Paket Peningkatan Jalan Malaumkarta Baru Sorong Gunakan SBU Berstatus Pembekuan atau Pencabutan

Jumat, 10 Mei 2024 - 16:09 WIB

Diduga, Pemenang Tender Rekontruksi Jalan Dalam Kota Fef Kabupaten Tambraw Gunakan SBU Berstatus Dibekukan atau Pencabutan

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:42 WIB

Jika Tahu dan Terbukti Nikmati Hasil Korupsi, KPK Sebut Keluarga SYL Bisa Dikenakan Pasal TPPU Pasif

Berita Terbaru