Penyidik Gabungan Dijadwalkan akan Periksa Kembali Tersangka Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 21 Desember 2023 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. jakarta.bpk.go.id)

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. jakarta.bpk.go.id)

HAIPURWAKARTA.COM – Tersangka Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri kembali dijadwalkan akan diperiksa oleh penyidik gabungan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Yaitu penyitik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya kepada Firli Bahuri setelah dirinya menjadi tersangka.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri, di lantai 6 gedung Bareskrim) Jam 10.00 WIB,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Baca artikel lainnya di sini : Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri Tak Hadiri Undangan Dewan Pengawas, Tanpa Alasan yang Jelas

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan setelah gigatan praperadilan Firli Bahuri tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menyatakan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima,” baca hakim tunggal Imelda Herawati dalam amar putusannya, Selasa (19/12/2023).

Dikatakan Imelda, penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku.

Lihat juga konten video, di sini: Erick Thohir Sebut Prabowo Subianto adalah Tokoh yang ‘Genuine’ Saat Diskusi Bareng Tokoh Muda

Hakim menilai status tersangka Firli dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.***

Berita Terkait

Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik
Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean Dibebastugaskan oleh Kemenkeu
Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Ketapang, Kalbar, Diungkap oleh Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri
Dukungan Penuh dari UMKM Nahdliyin untuk Afriansyah Noor Tetap Menjabat Menteri
Kota Lubuklinggau Bangga: Wamenaker RI Terima Gelar Adat
Diduga, Pemenang Tender Paket Peningkatan Jalan Malaumkarta Baru Sorong Gunakan SBU Berstatus Pembekuan atau Pencabutan
Diduga, Pemenang Tender Rekontruksi Jalan Dalam Kota Fef Kabupaten Tambraw Gunakan SBU Berstatus Dibekukan atau Pencabutan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 10:27 WIB

Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya

Senin, 13 Mei 2024 - 14:49 WIB

Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Ketapang, Kalbar, Diungkap oleh Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

Dukungan Penuh dari UMKM Nahdliyin untuk Afriansyah Noor Tetap Menjabat Menteri

Jumat, 10 Mei 2024 - 20:30 WIB

Kota Lubuklinggau Bangga: Wamenaker RI Terima Gelar Adat

Jumat, 10 Mei 2024 - 18:29 WIB

Diduga, Pemenang Tender Paket Peningkatan Jalan Malaumkarta Baru Sorong Gunakan SBU Berstatus Pembekuan atau Pencabutan

Jumat, 10 Mei 2024 - 16:09 WIB

Diduga, Pemenang Tender Rekontruksi Jalan Dalam Kota Fef Kabupaten Tambraw Gunakan SBU Berstatus Dibekukan atau Pencabutan

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:42 WIB

Jika Tahu dan Terbukti Nikmati Hasil Korupsi, KPK Sebut Keluarga SYL Bisa Dikenakan Pasal TPPU Pasif

Berita Terbaru