KPK Panggil Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy untuk Klarifikasi Terkait LHKPN

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean. (Dok. bcpuwakarta.beacukai.go.id)

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean. (Dok. bcpuwakarta.beacukai.go.id)

HAIPURWAKARTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat Rahmady Effendy Hutahaean (REH).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke lembaga antirasuah.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan hal itu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024)

“Yang (mantan Kepala Bea Cukai) Purwakarta kita sudah keluarkan surat tugasnya dan mungkin Minggu depan akan diundang untuk klarifikasi,” kata Pahala Nainggolan.

Pahala menerangkan kejanggalan tersebut adalah yang bersangkutan melaporkan memberikan pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkan

“Makanya hartanya Rp6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp7 miliar, kan enggak masuk di akal ya,” ujarnya.

Baca artikel lainnya di sini : Dengan Bantuan Bareskrim Polri, Kompolnas Optimimis Polda Jabar Bisa Ungkap Pembunuh Vina Cirebon

Selain itu Pahala juga mengatakan KPK juga akan mengklarifikasi yang bersangkutan soal kepemilikan saham oleh yang bersangkutan di sebuah perusahaan.

Pahala menerangkan Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang mengatur soal pegawai investasi pegawai Kementerian Keuangan di perusahaan.

Baca artikel lainnya di sini : OJK dan Kemnaker RI Bersatu: Prakonvensi Nasional RSKKNI di Bandung Bahas Masa Depan Profesi

Dalam aturan tersebut diatur mana jenis perusahaan yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan.

“Kita akan klarifikasi, karena istrinya ini yang komisaris utama. Jadi nama PT kan nggak disebut. ya nanti kita lihat di situ,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean (REH).

Atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan,” kata Direktur Humas Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Senin (13/5/2024).

Rahmady dibebastugaskan sejak 9 Mei 2024, guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas.

Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.

Dugaan tersebut bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017.

Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk.

Rahmady memberikan pinjaman uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen.

Namun, Wijanto mengaku menerima ancaman dari Rahmady dan istrinya soal uang pinjaman.

Andreas sebagai kuasa hukum Wijanto kemudian menelusuri kasus, yang berujung pada temuan mengenai LHKPN Rahmady.

Berdasarkan hasil penelusurannya, Rahmady melaporkan harta sebesar Rp3,2 miliar pada 2017.

Pun pada 2022, harta yang dilaporkan hanya sebesar Rp6,3 miliar.

Sementara jumlah pinjaman yang diberikan kepada kliennya mencapai Rp7 miliar.

Di samping melaporkan ke KPK, Andreas juga menyambangi Kementerian Keuangan untuk meminta kepastian hukum.

“Kedatangan kami bukan karena ada masalah dengan instansi negara, tapi setelah kami pelajari kasusnya, ada kejanggalan LHKPN. Ini sebenarnya ranah personal.”

“Tapi setelah melihat ada kejanggalan, sebagai warga negara yang baik kami mencoba melaporkan tindakan ini,” jelas Andreas di Kementerian Keuangan, Senin.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Harianinvestor.com dan Infobumn.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini seputar dunia ekonomi, bisnis, energi dan sumber daya mineral melalui Duniaenergi.com

Berita Terkait

Prabowo Subianto Ditugaskan Presiden Jokowi untuk Hadiri KTT Terkait Masalah Gaza di Yordania
Terdakwa Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Suap Rp40 Miliar, KPK Sebut Tak Dapat Hapus Pidananya
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana
Dewan Pengawas Minta BPD Gapensi Sulteng Solid Dukung Andi Rukman Calon Ketum BPP Gapensi Periode 2024-2029
Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik
Soal Anggapan Indonesia Proteksionisme, Prabowo: Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean Dibebastugaskan oleh Kemenkeu
Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Ketapang, Kalbar, Diungkap oleh Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:41 WIB

Setelah 4 Hari Pencarian, Akhirnya Tim SAR Gabungan Temukan Bocah Rizki Multazam Tenggelam Danau Jatiluhur

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:20 WIB

Tuntut Kelola Limbah, Ratusan Ormas Banaspati dan Grib Jaya Geruduk PT Jws Mitshuyoshi Purwakarta

Senin, 10 Juni 2024 - 15:01 WIB

Satpolairud Polres Purwakarta Menggelar Aksi Bersihkan Waduk Jatiluhur Saat Moment World Ocean Day 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:35 WIB

H.Budi Hermawan Calon Bupati Purwakarta, Sumbang Panitia Pembangunan Masjid Seratus Juta Rupiah

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:00 WIB

Abang Ijo Hapidin, Dapatkan Rekomendasi dari Partai PAN Bakal Calon Bupati Purwakarta 2024-2029

Selasa, 4 Juni 2024 - 09:43 WIB

Sukseskan Pemilihan Kepala Daerah 2024, KPU Purwakarta Gelar Persiapan Mou Fakta Integritas PPS

Kamis, 30 Mei 2024 - 19:11 WIB

Marak Aksi Kriminalitas Terhadap Waralaba di Kabupaten Karawang, Polres Beberkan Upaya Pencegahannya

Rabu, 29 Mei 2024 - 15:37 WIB

Jelang Pilkada 2024, Mantan Bupati Purwakarta Ambu Anne Sementara Unggul Versi Survey Poltracking Indonesia

Berita Terbaru